Lingkungan

Pungutan Sepanjang Lintasan Angkutan Tambang Marak

BANJARMASIN, (JK):
Iring-iringan truk sarat muatan hasil tambang batubara mendadak berhenti di ujung jalan keluar dari lokasi penumpukan batubara (stockpile) di Desa Sungai Pinang , Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Beberapa orang warga melambaikan tangan, meminta truk-truk tersebut memperlambat laju kendaraan.
Beberapa orang lainnya, berdiri di tengah ruas jalan trans Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Tapin menuju Banjarmasin . Mereka berusaha mengatur laju kendaraan di ruas jalan trans Kalimantan , untuk memberikan kesempatan kepada truk pengangkut batubara melintas.
Setelah keadaan dirasakan aman, truk-truk tersebut diperbolehkan melintas, tetapi sebelumnya para sopir harus memberikan uang tips sebesar Rp 2.000 kepada para penjaga portal tersebut. Uang yang diberikan kepada para “petugas” itu merupakan pungutan pertama dari puluhan pos harus dilalui para sopir truk.
Selanjutnya, truk pengangkut emas hitam ini melintas di sepanjang ruas jalan trans Kalimantan dengan tujuan stockpile pelabuhan khusus batubara Trisakti, Banjarmasin . Para sopir dituntut untuk bergegas memacu laju kendaraannya karena memburu antrian masuk ke pelabuhan khusus, bersamaan dengan ribuan truk lainnya.
Di kawasan Matraman dan Astambul, Kabupaten Banjar truk pengangkut emas hitam dengan beban delapan hingga sepuluh ton, satu persatu berhenti. Mereka menunggu petang sesuai ketentuan untuk dapat melintas di dalam pusat Kota Martapura sampai ke wilayah Kota Banjarbaru.
Situasi seperti ini, kerap menimbulkan kemacetan luar biasa, apalagi bila ada truk mengalami kerusakan maupun kecelakaan.
Diperkirakan pada ruas jalan sepanjang kurang lebih 80 Km hingga ke Pelsus, sedikitnya ada 20 pos resmi maupun tidak resmi. Mulai dari pungutan untuk perbaikan ruas jalan yang diminta warga sepanjang jalan dilalui truk, sumbangan pembangunan tempat ibadah maupun pos resmi pungutan untuk pemerintah daerah. Tidak ketinggalan adanya pungutan dilakukan oknum petugas, baik LLAJ, Polisi hingga TNI.
“Pungutan itu sudah berlangsung lama, dan kita wajib memberikannya,” tutur Wanto,38 salah seorang sopir yang mengangkut batubara dari stockpile di kawasan Binuang, Kabupaten Tapin. Menurut pengakuan Wanto, pungutan liar sebesar Rp 1.000 sampai Rp 5.000 tiap truk itu terpaksa dialokasikan tersendiri dalam bentuk premi dari perusahaan tambang kepada para sopir.
Rata-rata premi yang diterima sopir diluar ongkos angkut batubara berkisar Rp 500.000 hingga Rp 700.000 tergantung jauh dekat jarak angkut. Premi sebesar itu, 70 persen dipastikan habis untuk kepentingan pembelian BBM solar dan kewajiban membayar di puluhan pos pungutan.
“Setelah dipotong uang makan dan rokok, maka uang premi hanya bisa dibawah pulang ke rumah paling-paling Rp 100.000,” paparnya Wanto pula. Sedangkan ongkos angkut sebesar Rp 45.000 perton menjadi hak para pemilik truk, karena para sopir juga mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 1 Juta.
Para sopirpun tidak berani bermain-main dengan uang premi yang diperuntukkan bagi pembayaran uang pungutan, karena nyawa taruhannya. Dibeberapa kasus, salah paham mengenai uang pungutan menyebabkan sopir jadi bulan-bulanan pengeroyokan dan pengerusakan armada truk.
Menurut data Asosiasi Pertambangan Rakyat (Aspera) Kalsel, Sholihin, ada sekitar 4.000 armada pengangkut batubara yang melintas di jalur tengah trans Kalimantan dari kawasan pertambangan banua enam menuju Trisakti, Banjarmasin . “Dari angka itu, tidak kurang dari 3.000 armada beroperasi setiap hari,” paparnya.
Tetapi mayoritas armada pengangkut batubara, dimiliki secara individu masyarakat sekitar tambang. Hanya segelintir pengusaha yang mempunyai armada dalam jumlah banyak, selebihnya merupakan diversifikasi usaha warga sekitar tambang dari bertani menjadi usaha angkutan.
Diakui, Sholihin, maraknya pungutan liar di jalan sangat memberatkan para pelaku jasa angkutan hasil tambang batubara. Maraknya pungutan di sepanjang lintasan angkutan hasil tambang ini, sebenarnya sudah beberapa kali ditertibkan petugas kepolisian.
Wakil Kepala Polda Kalsel, Komisaris Besar, D Jackie, mengatakan pihaknya sejak beberapa waktu lalu telah menyelidiki kembali maraknya praktek pungutan liar terhadap angkutan batubara. Dia pun berjanji dalam waktu dekat pihaknya akan kembali menggelar operasi penertiban pungutan liar tersebut. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Maret 7, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: