Industri Perkayuan

Masa Kegelapan Industri Perkayuan Kalimantan Selatan

BANJARMASIN, (JK):2006
Puluhan industri perkayuan di Kalimantan Selatan, kini
memasuki masa kegelapan. Sentra industri kayu yang
berada di sepanjang sungai Barito dan pernah mencapai
masa kejayaan pada decade 1970-an hingga awal tahun
2000, berangsur pudar.
Di masa itu, kondisi sepanjang sungai barito di dua
wilayah kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala,
dipenuhi deretan pabrik-pabrik besar pengolahan kayu
yang aktif berproduksi. Tongkang-tongkang besar dan
rakit-rakit kayu hilir mudik membawa, kayu-kayu
gelondongan berukuran besar ke lokasi penampungan kayu
(log pond) perusahaan.
Perahu-perahu motor yang mengangkut buruh-buruh
pabrikpun, menghiasi pemandangan pagi dan sore hari di
sungai Barito. Hingga awal tahun 2000, satu persatu
pabrik-pabrik kayu tersebut tutup, akibat semakin
sulitnya mendapatkan bahan baku, tak terkecuali
masalah persaingan usaha.
Lokasi strategis sungai barito dan pelabuhan
trisakti, menjadikan Kalsel, sebagai lokasi terbaik
pengembangan sentra industri perkayuan di Kalimantan.
Hingga awal tahun 2000 di Kalsel, dari 146 industri
primer hasil hutan kayu (IPHHK), tersisa hanya 128
perusahaan. 37 perusahaan skala besar dengan kapastas
produksi di atas 6.000 M3 pertahun. Dan sisanya
merupakan perusahaan perkayuan skala kecil.
Namun dalam perjalanannya, setiap tahun jumlah
perusahaan perkayuan ini, terus berkurang. Dan di awal
tahun 2006 ini, diperkirakan jumlah perusahan
perkayuan skala besar tersisa tidak lebih dari delapan
perusahaan saja. Pada masa puncak yang lalu, jumlah
tenaga kerja dilibatkan dalam sector perkayuan
mencapai lebih dari 40.000 orang tenaga kerja.
Seiring dengan terpuruknya industri perkayuan jumlah
tenaga kerjapun ikut berkurang. Pada tahun 2004,
jumlah tenaga kerja sector perkayuan tersisa sebanyak
33.000 orang dan terus berkurang pada tahun 2005
menjadi 30.062 orang. Dan kini pasca, tutupnya
sejumlah industri perkayuan skala besar jumlah tenaga
kerja tersisa diperkirakan hanya 22.000 orang.
Artinya sepanjang tiga tahun terakhir, jumlah tenaga
kerja yang mengalami PHK mencapai lebih dari sebelas
ribu orang. Sayangnya, tidak semua tenaga kerja yang
terPHK tercatat resmi oleh dinas tenaga kerja karena
sebagian pekerja terPHK tidak dilaporkan pihak
perusahaan.
Keterbatasan Bahan Baku
Dari luas kawasan hutan Kalsel seluas 1,6 Juta
hektar, luas kawasan hutan produksi tetap hanya seluas
574.637 hektar, ditambah luas kawasan hutan
pengembangan hutan tanaman hanya seluas 200.000
hektar. Kawasan hutan produksi ini, tidak mampu
menyangga kebutuhan bahan baku industri perkayuan di
Kalsel.
“Pasokan bahan baku bagi industri perkayuan di
Kalsel, sebagian besar berasal dari wilayah tetangga,
Kalteng-Kaltim,” kata Sonny Partono, Kepala Dinas
Kehutanan Kalsel. Produksi kayu dari hutan Kalsel,
juga terus mengalami penurunan sebagai dampak dari
kebijakan pembatasan kuota tebang dari pemerintah pada
tahun 2003 sebesar 54.000 M3 pertahun. Disamping,
kondisi hutan Kalsel yang telah mengalami degradasi
serius, dalam beberapa waktu belakangan ini.
Produksi kayu dari hutan alam, hutan tanaman dan
hutan rakyat di Kalsel, hanya mampu menopang sepuluh
persen dari tingkat kebutuhan industri mencapai 4,5
uta M3 per tahunnya. Tahun 2004 produksi kayu kalsel
sebesar 764.105 M3 dan tahun 2005 menurun menjadi
565.674 M3.
Persoalan keterbatasan bahan baku ini, menurut Sonny
menjadi kendala tersendiri, dimana industri perkayuan
sangat bergantung dari pasokan bahan baku dari luar,
bahkan dari Irian. Kondisi ini, tidak dapat dipungkiri
membuka peluang, terjadinya praktek memasokkan bahan
baku kayu diluar ketentuan perundangan (illegal
logging), baik dari hutan Kalsel maupun dari luar.
Di lain pihak, industri pengolahan kayu secara
manajerial tergolong kurang baik. Semenjak reformasi
bergulir justru memunculkan kesalahpahaman dalam
pengelolaan sumber daya hutan. Sejumlah daerah,
menempatkan kayu sebagai obyek pungutan dalam rangka
mendukung peningkatan PAD suatu daerah. Aksi
premanisme baik dilakukan kelompok masyarakat ataupun
aparat, menyebabkan harga perolehan bahan baku kayu
menjadi tinggi.
Di sisi lain, masalah alih fungsi kawasan hutan bagi
sector lain seperti perkebunan dan pertambangan,
menjadikan ketersediaan cadangan bahan baku perkayuan
mengalami penurunan tajam. Sedikitnya 659.226 hektar
areal kawasan hutan di Kalsel, kini beralih fungsi dan
dikuasai aktifitas pertambangan. Dan ratusan ribu
hektar lainnya, kini dikuasai perkebunan. Alih fungsi
ini, menjadi pemicu utama degradasi kawasan hutan di
Kalsel.
Laju kerusakan kawasan hutan yang terjadi sangat
cepat hingga lebih dari 50.000 hektar setiap tahun.
Tercatat seluas 659.226 hektar kawasan hutan kini
dikuasai sekitar 341 perusahaan pertambangan yang
tersebar di sejumlah kabupaten. Sayangnya hingga
sekarang kegiatan pemulihan kawasan bekas pertambangan
(reklamasi) untuk menyelamatkan lingkungan belum
berjalan. Kondisi pasca tambang, menimbulkan kerusakan
berupa lobang-lobang besar bekas galian dan perubahan
bentang alam.
Saat ini luas lahan kritis di Kalsel mencapai 560.000
hektar. Sementara kegiatan penyelamatan kawasan hutan
yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan GNRHL,
tidak sebanding dengan laju kerusakan hutan. “Sejauh
ini kegiatan GNRHL baru menjangkau luasan 15.000
hektar saja, itupun belum maksimal dilakukan karena
kendala teknis di lapangan, seperti gagal tanam akibat
banjir dan lainnya,” katanya. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Maret 11, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: