Krisis Listrik

Krisis Listrik, Ibarat Ayam Mati Dilumbung Padi

BANJARMASIN, (JK): 2007
Iring-iringan kapal tongkang pengangkut batubara yang ditarik kapal tugboat, melintas di sungai Barito, Kalimantan Selatan. Dari atas jembatan Barito, Kabupaten Barito Kuala, ribuan ton emas hitam tersebut terlihat seperti gunung-gunung kecil.
Setiap harinya tidak kurang dari 20 kapal tongkang pengangkut batubara berkapasitas 10.000 sampai 12.000 ton yang berasal dari puluhan perusahaan tambang batubara di Kalsel maupun Kalteng. Jumlah ini tidak termasuk, pengangkutan batubara dari 63 pelabuhan khusus batubara, tersebar di sepanjang pantai timur Kalsel meliputi Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Memang, provinsi kalsel tercatat sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam batubara, sebagai sumber energi terbesar di tanah air. “Produksi batubara kita dari tahun ke tahun selalu meningkat,” ungkap Ali Mazanie, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel.
Pada 2007 produksi batubara kalsel mencapai 70 Juta ton dan ditargetkan meningkat hingga 95 juta ton pada 2008. Produksi batubara kalsel ini, berasal dari 26 perusahaan dengan ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditambah 349 perusahan dengan ijin Kuasa Pertambangan (KP) dari pemerintah daerah, tersebar di sembilan kabupaten.
Belakangan ini, harga batubara di pasaran dunia baik kualitas (calorie) rendah, sedang maupun tinggi terus meningkat tajam. Hal ini dimanfaatkan perusahaan pertambangan untuk memacu produksinya dan kemudian menjualnya ke pasaran dunia.
Sayangnya kondisi ini, berdampak buruk pada suplai batubara bagi pembangkit PLN seperti PLTU Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut. Pembangkit terbesar pemasok utama energi listrik di wilayah kalsel-kalteng, dengan kapasitas produksi mencapai 130 Megawatt itu, kerap mengalami kekurangan pasokan batubara.
Lemahnya birokrasi dan rendahnya penawaran harga batubara PLN sebesar Rp 143.000 perton, dibanding harga pasaran yang mencapai dua kali lipat, menjadi alasan utama sulitnya PLN memenuhi kebutuhan batubaranya. Padahal kebutuhan batubara PLTU Asam-asam, setiap tahunnya hanya 800.000 ton.

Penghematan besar-besaran
Kendala pasokan batubara ini, menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya operasional dua mesin pembangkit PLTU Asam-asam. Selain itu adanya rutinitas pekerjaan perbaikan pembangkit.
“Setiap beroperasi 8.000 jam mesin pembangkit harus dipelihara atau overhaul, sehingga berdampak pada pemadaman bergilir,” terang Dwi Priyo Basuki, Manager Pembangkitan PLN wilayah kalsel-kalteng. Di sisi lain, kondisi pembangkit penunjang lainnya seperti PLTD Sektor barito, PLTA Riam Kanan sudah berumur tua lebih dari 20 tahun, sehingga tidak dapat beroperasi maksimal.
Tingginya tingkat kebutuhan listrik masyarakat dan industri mencapai delapan persen pertahun, membuat kapasitas produksi listrik PLN tidak lagi mencukupi. Dalam beberapa tahun terakhir, kalsel dan termasuk tiga provinsi di Kalimantan mengalami krisis listrik.
Kebutuhan listrik masyarakat dan industri di Kalsel saat ini mencapai 270 Mw, sedangkan produksi listrik PLN hanya 240 Mw atau terjadi defisit 30 Mw, akibat berbagai kendala pembangkit.

Hal ini mengharuskan pihak PLN mengambil berbagai kebijakan penghematan besar-besaran.
Diantaranya, melalui kebijakan pemadaman bergilir aliran listrik, penghentian penambahan 21.000 sambungan pelanggan baru. Juga, pembatasan penggunaan listrik bagi industri hingga pemadaman lampu penerangan jalan.
Dengan kata lain, setiap harinya ada saja daerah yang mengalami pemadaman bergilir, dengan alasan penghematan energi. Krisis energi listrik ini, dirasakan sangat mengganggu aktifitas keseharian masyarakat, industri dan ekonomi daerah. Tak jarang pula, pemadaman bergilir berimbas terjadi kebakaran permukiman warga.

Lumbung energi
Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, mengungkapkan kondisi krisis energi listrik ini sebagai sesuatu yang ironis, mengingat kalsel merupakan daerah lumbung sumber energi batubara. “Krisis listrik ini ibarat ayam mati dilumbung padi,” ungkapnya.
Berbagai langkah telah ditempuh pemerintah daerah se Kalimantan untuk mengatasi krisis listrik di wilayah masing-masing. Salah satunya dengan mendesak pemerintah dan PLN untuk mempercepat realiasi program nasional pembangunan pembangkit 10.000 Mw.
Bahkan, pemprov Kalsel mewacanakan adanya pemberian kewenangan dari pemerintah untuk pengelolaan kelistrikan di daerah, dengan membangun perusahaan listrik daerah. Sementara pihak PLN telah memprogramkan penyewaan pembangkit dan pembangunan sejumlah pembangkit baru guna mengatasi kondisi krisis listrik yang dari waktu ke waktu semakin bertambah parah. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Maret 13, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: