Lingkungan

Bumi Dikeruk Bencana Mengancam

BANJARMASIN, (JK):2006
Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah
penghasil tambang batubara terbesar di tanah air
setelah Kalimantan Timur, dengan total produksi
batubara pertahunnya diperkirakan mencapai 54 Juta
metrik ton. Namun dampak dari kegiatan pengambilan
kekayaan alam besar-besaran dari perut bumi yang sudah
berlangsung lebih dari dua dekade tersebut menimbulkan
kerusakan lingkungan hebat dan ancaman bencana.
Selain batubara, Kalsel juga kaya potensi hasil
tambang lain berupa biji besi, emas, nikel dan lain
sebagainya. Akan tetapi kegiatan penambangan batubara
menjadi booming saat ini, karena system penambangannya
jauh lebih mudah dan tingginya permintaan pasar
terhadap komoditas emas hitam ini.
Kepala Dinas Pertambangan Kalsel, Sukardi, mengatakan
kegiatan pertambangan batubara di Kalsel sebenarnya
sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda di wilayah
Kabupaten Banjar. Dan kembali dimulai, di era tahun
1980-an dengan mulai beroperasinya perusahaan pemegang
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B).
Di penghujung tahun 1990-an, kegiatan penambangan
batubara ini mulai marak dengan bermunculannya ijin
kuasa pertambangan dari pusat dan semakin menjamur
ketika diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dimana
kabupaten mempunyai kewenangan dalam penerbitan ijin
KP. “Seiring dengan ini, bermunculanlah kegiatan
penambangan tanpa ijin,” katanya.
Potensi hasil tambang batubara di Kalsel tersebar di
sejumlah kabupaten yaitu Banjar, Tanah Laut, Tanah
Bumbu, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu
Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Berdasarkan data
dari Indonesian Coal Mining Association, cadangan
batubara Kalsel mencapai 6,529 Milyar metrik ton. Atau
dengan kata lain, sumber daya alam ini, akan habis
dikeruk dalam kurun waktu 100 tahun ke depan.
Batubara menjadi andalan utama ekspor Kalsel dengan
kontribusi mencapai satu milyar US dolar pertahun dan
mengalami kenaikan 5 persen pertahunnya. Kalsel juga
menjadi penyumbang, 25 persen kebutuhan batubara
domestik.
Saat ini sedikitnya terdapat 354 perusahaan
pertambangan yang terdiri dari 26 perusahaan pemegang
PKP2B dan sisanya perusahaan pemegang ijin kuasa
pertambangan (KP). Jumlah ini tidak termasuk para
pelaku penambangan secara liar yang tanpa dibekali
perijinan. Masalah lainnya adalah, sebagian perijinan
KP tersebut ternyata tumpang tindih dengan lahan
konsesi pertambangan yang sudah ada, serta tumpang
tindih dengan kawasan hutan, termasuk hutan lindung.
Setiap harinya puluhan ribu metrik ton batubara
diangkut dan dijual keluar Kalsel. Sebagian kegiatan
penambangan itu, terjadi di areal kawasan hutan dan
perkebunan. Di sepanjang wilayah Jorong, Kintap di
Tanah Laut, Sungai Danau di Kabupaten Tanah Bumbu,
Pengaron Kabupaten Banjar dan wilayah lain di
sepanjang kaki pegunungan Meratus, dapat dilihat
kegiatan pertambangan yang dilakukan berada di dalam
kawasan hutan dan perkebunan.
Belakangan sejumlah kabupaten di Kalsel, setiap tahun
mengalami bencana banjir ketika musim penghujan dan
kekeringan saat musim kemarau. Diduga kuat, bencana
tahunan yang menelan kerugian puluhan miliar rupiah
pertahun ini, disebabkan terjadinya degradasi kawasan
hutan dan kegiatan pertambangan. Kondisi ini belum
termasuk dampak kerusakan lingkungan lain, berupa
rusaknya kawasan hutan yang menjadi sumber mata
pencaharian masyarakat, pencemaran sungai, debu
batubara dan kerusakan jalan akibat kebijakan
pemanfaatan jalan negara bagi angkutan batubara.
Penertiban Peti
Seiring dengan booming kegiatan penambangan batubara
di Kalsel, kegiatan pertambangan tanpa ijin (illegal
mining) juga semakin marak. Diperkirakan ada sekitar
puluhan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh
perorangan yang sama sekali dibekali perijinan.
Kegiatan ini, biasanya melibatkan masyarakat pemilik
lahan dan hasil tambang batubaranya dijual ke lokasi
penampungan milik perusahaan resmi.
Ada pula kegiatan illegal mining lain berupa,
penambangan dilakukan di areal konsesi atau tambang
perusahaan lain karena ijin KP yang diterbitkan
tumpang tindih. Serta kegiatan pencurian hasil
tambang, yaitu perusahaan pemegang ijin menambang di
luar areal tambangnya. Hal ini, dipicu areal tambang
yang dikuasai tidak mempunyai deposit batubara memadai
untuk dikerjakan.
Hasil tambang dari perusahaan yang melakukan kegiatan
tidak prosedural ini, diperkirakan mencapai sepuluh
juta ton pertahun. Dan menjadi pemasok utama sejumlah
industri besar di tanah air, disamping dipasarkan ke
luar negeri.
Tak dapat dipungkiri kegiatan penambangan tanpa ijin,
menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hebat,
karena tidak adanya komitmen pemeliharaan lingkungan
melalui reklamasi. Kegiatan penambangan, dengan system
open fit tersebut, meninggalkan lubang-lubang besar
dan dibiarkan terbengkalai. Selain itu, penambangan
tanpa ijin menimbulkan kerugian negara akibat
hilangnya royalty, pajak serta beban reklamasi dipikul
pemerintah.
Gubernur Kalsel, Rudy Arifin, mengatakan kegiatan
penambangan batubara tanpa ijin telah menimbulkan
kerusakan lingkungan dan hilangnya kekayaan negara.
“Karena itu, Pemprov Kalsel, sangat mendukung upaya
pemerintah dalam memberantas kegiatan illegal mining
ini,” katanya.
Dalam dua bulan terakhir, jajaran markas besar
kepolisian RI bersama Polda Kalsel, gencar melakukan
upaya pemberantasan illegal mining yang dikatakan
sudah sampai taraf kronis. Diperkirakan kerugian
negara akibat praktek illegal mining ini, mencapai
lebih dari dua trilyun rupiah pertahunnya.
Pemberantasan kegiatan illegal mining diakui banyak
menemui kendala, karena factor social masyarakat dan
keterlibatan banyak pihak baik pengusaha, aparat
penegak hukum dan birokrat. Karenanya selain operasi
di lapangan dengan penangkapan pelaku illegal mining,
upaya pemberantasan dilakukan dengan pengusutan
pelanggaran administrasi perijinan hingga pemutusan
mata rantai distribusi bahan bakar minyak ke wilayah
tambang illegal.
Hasilnya mabes Polri menemukan adanya indikasi
keterlibatan enam kepala daerah di Kalsel dalam
praktek illegal mining. Enam kabupaten masing-masing
Kotabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Tapin dan
Tabalong yang terbukti menerbitkan ijin KP sebanyak
236 dan sebagian bermasalah. Bahkan Bupati Tanah Laut
Adriansyah, kini menjadi tersangka terkait praktek
illegal mining, dengan menerbitkan ijin KP fiktif dan
pemalsuan surat keterangan asal barang (SKAB).
Peti Didukung Masyarakat
Kegiatan penambangan tanpa ijin atau tambang rakyat
skala kecil yang dituduh menjadi penyebab utama
kerusakan lingkungan, justru didukung penuh masyarakat
sekitar tambang. Keberadaan pertambangan rakyat, telah
memberikan keuntungan tersendiri kepada pemerintah
daerah dan masyarakat local. Keuntungan tersebut,
diperoleh dari pendapatan saat pengurusan perijinan KP
yang mencapai ratusan juta rupiah, pungutan sumbangan
pihak ketiga, dana reklamasi dan iuran produksi
(komponen SKAB) maupun kontribusi penambang terhadap
pembangunan fisik di daerah.
Demikian juga dengan masyarakat yang dapat menikmati
dana ganti rugi lahan jauh lebih besar dibandingkan
ganti rugi lahan dari perusahaan PKP2B. ditambah,
kompensasi berupa fee hasil tambang bagi pemilik lahan
tiap tonnya, dan fee pemanfaatan jalan dan desa.
Intinya masyarakat menilai, keberadaan tambang rakyat
jauh lebih baik memberikan manfaat ketimbang
keberadaan perusahaan besar.
Rusli, warga pemilik lahan di desa Sungai Cuka
Kabupaten Tanah Laut, mengatakan sejak masuknya
kegiatan penambangan di lahan miliknya, dirinya
mendapat biaya ganti rugi puluhan juta rupiah,
ditambah fee lahan Rp 3.000 perton. “Dari hasil
menjual lahan ini, saya bisa menyekolahkan anak-anak
saya, membangun rumah dan saya pun mendapat pekerjaan
menjadi mandor di lokasi tambang,” katanya.
Karenanya Rusli, sangat berharap agar pemerintah
dalam upaya penertiban kegiatan illegal mining ini,
juga memperhatikan aspek manfaat penambang rakyat bagi
daerah dan masyarakat. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Maret 14, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: