Peradilan Adat Dayak

Sanksi Adat Buat Pelanggar HAM

Empat orang oknum polisi Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah, harus membayar denda adat 20 tail emas dan bahan kebutuhan pokok karena terbukti melakukan pelanggaran hukum adat suku dayak pegunungan Meratus.
Senin (6/7) pagi, ratusan warga suku dayak dari berbagai balai adat di sepanjang kaki pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan memadati halaman dan gedung pertemuan DPRD Hulu Sungai Tengah. Tidak ketinggalan puluhan aparat kepolisian juga tampak berjaga-jaga di sekitar lokasi.
Hari itu dijadwalkan digelar peradilan adat, dengan terdakwa empat orang oknum Polres Hulu Sungai Tengah dari kesatuan Buru sergap. Mereka diadili karena dugaan melakukan penangkapan, penyiksaan dan pelanggaran ham terhadap seorang warga dayak.
Bacaan mantra dan pembakaran dupa dari seorang kepala adat, menandai awal dimulainya peradilan adat. Seekor ayam hitam disembelih di dalam ruangan dan kemudian diletakkan diatas tikar putih yang dibentang di tengah-tengah ruangan.
Jhonson Maseri, sang kepala adat kemudian memanggil satu persatu para terdakwa, korban, saksi dan para majelis adat untuk menempati posisi masing-masing, duduk bersila di dalam ruangan. Peradilan adat suku dayak ini, berbeda dengan proses peradilan umumnya.
Proses peradilan dilaksanakan seperti musyawarah, duduk berkelompok di dalam ruangan. Tetapi peradilan adat juga mengenai majelis hakim adat, mahkamah pertimbangan dan penuntut. Para pelaksana proses peradilan adat ini, mengenakan berbagai atribut ciri suku dayak seperti lahung (ikat kepala), tapan (sarung), gelang kuning (ikat pinggang). Selain itu berbagai peralatan upacara adat lainnya.
“Apakah kamu siap menjalani peradilan adat ini,” tanya Jhonson yang menjadi ketua majelis adat kepada para terdakwa oknum polisi dengan logat dayaknya yang kental. “Siap,” jawab para terdakwa serempak sambil tertunduk.
Selanjutnya para terdakwa disumpah secara adat. Sumpah ini mempunyai konsekuensi akibat fatal apabila dilanggar atau terdakwa memberi keterangan menyimpang. Karma dari sumpah inilah yang sangat diyakini dan ditakuti masyarakat suku dayak.
Proses selanjutnya adalah satu persatu terdakwa serta korban dan saksi ditanya secara bergantian oleh majelis hakim adat, mahkamah penuntut dan mahkamah pertimbangan adat. Di bawah sumpah adat dan aroma sakral, proses peradilan adat ini berjalan lancar dan diyakini memberikan putusan seadil-adilnya.
Diadilinya oknum polisi Polres Hulu Sungai Tengah ini, bermula dari kasus penangkapan Jainuddin, anak seorang kepala adat Balai Japan yang ada di kaki pegunungan Meratus, Kabupaten Balangan. Jainuddin ditangkap saat sedang menikmati minuman keras di sebuah warung di Hulu Sungai Tengah, bersama teman-temannya.
Polisi menangkap Jainuddin karena terbukti membawa senjata tajam. Namun, penangkapan anak kepala adat ini ditandai dengan aksi pelanggaran HAM berupa aksi pemukulan dan penyiksaan oknum polisi.
Bahkan, selama menjalani masa tahanan hampir sepekan Jainuddin mendapat penyiksaan seperti pemukulan, disundut rokok sehingga kondisinya begitu memprihatinkan. Kasus ini mendapat reaksi keras dari warga dayak. Bahkan warga akan melaporkan kasus ini ke Komisi HAM.
Belakangan, oknum polisi yang melakukan penyiksaan terhadap anak kepala adat ini mendapat sanksi dari bidang Provost Polres Hulu Sungai Tengah.
Setelah menjalani peradilan adat selama empat jam, majelis hakim adat yang dipimpin Jhonson Maseri memutuskan terdakwa membayar denda 20 tail emas atau setara Rp 6 Juta. Di samping itu, mereka juga diwajibkan membayar denda lain berupa sembako, serta kelapa, ayam hitam, pisau dan kain.
Putusan ini, lebih ringan dari tuntutan majelis penuntut adat yang mengajukan tuntutan 40 tail emas. “Setelah kita pertimbangkan dan mengingat para terdakwa telah mengakui dan meminta maaf atas tindakannya maka hukuman kita ringankan,” kata Jhonson.
Kepala Polres Hulu Sungai Tengah, Ajun Komisaris Besar, Yoga Pratama yang hadir dan memberikan sambutan usai proses peradilan adat ini, menyampaikan permohonan maafnya pada masyarakat suku dayak atas tindakan pelanggaran anak buahnya.
Peradilan adat ini, bukti masih dipegang teguhnya hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi rambu-rambu bagi warga dayak dalam menjalankan hidup. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Juni 19, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: