Rumah TNI

Keluarga Purnawirawan Tuntut Penghargaan

Rencana pengosongan komplek perumahan TNI oleh pihak Komando Resort Militer 101 Antasari di Banjarmasin, dibalas dengan aksi perlawanan para purnawirawan dan keluarganya yang telah menempati perumahan dinas sejak 30 tahun lebih.
Beberapa kali rencana pengosongan oleh pihak Korem harus berhadapan dengan aksi unjuk rasa warga. Perlawanan warga penghuni rumah dinas TNI ini tidak main-main dan memaksa pihak Korem menunda rencana pengosongan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan.
“Masalah mendasar yang diinginkan warga adalah ganti rugi,” tutur Doni, anak seorang purnawirawan TNI AD yang tinggal di komplek TNI Kolonel Sugiono II, Banjarmasin. Di Banjarmasin sendiri tercatat ada 17 lokasi perumahan TNI dengan jumlah rumah diperkirakan mencapai 2.000 buah.
Sebenarnya warga menyadari bahwa rumah yang mereka tempati adalah milik TNI. Namun, pihak TNI diminta mengerti berapa besar biaya pemeliharaan dan renovasi rumah dinas selama puluhan tahun ini. Menurutnya, rumah dinas TNI kondisinya sudah tidak layak huni sehingga warga harus melakukan renovasi yang memakan biaya tidak sedikit.
Disamping itu, sekarang ini sangat sulit untuk mencari rumah dengan harga murah dilokasi yang strategis. Terlebih tidak ada jaminan ganti rugi memadai kepada warga. “Bagaimana pula dengan reward atas jasa-jasa purnawirawan pada negara saat masih aktif dahulu,” ucapnya.
Sebagian besar perumahan TNI di Banjarmasin dibangun pada era 1970-an. Pembangunan komplek perumahan jenis rumah kopel dari kayu tersebut untuk mengatasi banyaknya jumlah prajurit yang tinggal di rumah sewa, hotel-hotel murah dan losmen waktu itu.
Komandan Korem 101 Antasari, Kolonel Infanteri Heros Paduppai, beberapa waktu lalu mengatakan kebijakan pengosongan rumah TNI ini merupakan kebijakan Mabes TNI demi memberikan jaminan perumahan kepada perajurit TNI aktif. Di Banjarmasin ada sejumlah lokasi yang masuk agenda pengosongan antara lain, Komplek TNI Mulawarman, Komplek Kolonel Sugiono dan Komplek Akhmad Yani I.
Untuk kasus pengosongan Komplek A Yani, harus diselesaikan melalui jalur hukum hingga tingkat Mahkamah Agung. Meski pihak TNI menjanjikan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 30 Juta tiap keluarga, namun sebagian warga penghuni komplek tetap menolak rencana pengosongan tersebut, dengan alasan ganti rugi diberikan tidak mencukupi. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Juni 19, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: