Sungai

Benahi Kerusakan Hutan Bidik REDD

Alur sungai barito sepanjang 900 kilometer yang membelah wilayah Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, tampak berkelok-kelok seperti ular naga. Beberapa orang penumpang pesawat terbang perintis type Propjet, jurusan Banjarmasin-Muara Teweh, asyik memotret panorama alam yang indah ini.
Rahmadi Kurdi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel yang menjadi salah satu penumpang pesawat tampak mengerutkan dahi. Matanya tertuju pada gundukan tanah (gosong) yang bermunculan di tengah sungai, sebagai tanda alur sungai dalam kondisi dangkal.
Di beberapa lokasi juga terlihat, kapal-kapal tongkang bermuatan batubara asal wilayah pertambangan di Kalteng kandas di tengah sungai. Demikian pula dengan sisi kiri dan kanan daerah aliran sungai, banyak yang kosong karena kawasan hutan telah habis dibabat.
Ketika pesawat yang terbang rendah tersebut melintas kawasan hutan berbukit-bukit (pegunungan Meratus), terlihat betapa hutan di wilayah tersebut sebagian dalam kondisi rusak. “Kondisi kawasan hutan di Kalsel dan Kalteng telah mengalami degradasi, sehingga memerlukan perhatian serius semua pihak,” tutur Rahmadi.
Kerusakan terparah terjadi pada kawasan hutan di sepanjang daerah aliran sungai. Di Kalsel kerusakan hutan sepanjang DAS diperkirakan mencapai 200.000 hektar.
Kerusakan DAS sendiri tidak lepas dari aktifitas pembabatan hutan, alih fungsi menjadi kawasan perkebunan dan pertambangan, disamping masalah perubahan iklim berupa tingginya intensitas hujan. Menurut data BLHD Kalsel, 10 DAS di wilayah ini mengalami kerusakan cukup parah dan menjadi penyebab terjadinya bencana banjir maupun kekeringan.
Sementara berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, lebih separuh dari luas kawasan hutan seluas 1,6 Juta hektar mengalami kerusakan. Bahkan, luas kawasan perawan diperkirakan tidak lebih dari 400.000 hektar yang berada di kawasan pegunungan Meratus.
“Degradasi kawasan hutan ini, jika terus di biarkan akan menjadi bom waktu dan masyarakat Kalsel pun harus membayar mahal atas kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan tersebut,” ungkap Direktur Walhi Kalsel, Hegar Wahyu Hidayat.
Hingga kini upaya pemulihan lingkungan melalui kegiatan penghijauan atau rehabilitasi lahan terhambat. Gerakan penghijauan melalui program GNRHL pemerintah pusat sudah terhenti sejak 2007 lalu. Program GNRHL yang digalakkan pemerintah sejak 2003, baru menjangkau areal tanam 50.150 hektar. Ditambah penanaman hutan rakyat melalui dana APBD dan APBN seluas kurang lebih 23.000 hektar.

Banjarmasin menerima dampak terparah
Kota Banjarmasin, ibukota Kalsel merupakan daerah penerima dampak terparah dari kerusakan kawasan hutan di bagian hulu sungai barito serta pegunungan Meratus yang sudah berlangsung selama beberapa dekade ini.
Kota seluas 97 Km2 dengan penduduk hampir 700.000 Jiwa ini, berada 16 Centimeter di bawah permukaan laut. Sebagian besar wilayah Banjarmasin yang dibelah puluhan sungai ini tergenang akibat pengaruh pasang air laut dan sungai.
Kerusakan hutan akibat penebangan, alih fungsi hutan untuk berbagai kepentingan, serta pencemaran sungai dari aktifitas pertambangan emas dan batubara, membuat kualitas air sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat menurun. Direktur Teknik PDAM Bandarmasih, Muslih, mengungkapkan sungai dan intake milik PDAM Bandarmasih, Banjarmasin terindikasi tercemar logam berat berupa Arsen (AS), Mercury dan besi (Fe) jauh diatas batas normal.
“Pada saat tertentu, terutama kemarau air sungai tidak dapat dimanfaatkan untuk air minum masyarakat, karena tercemar,” tuturnya. Karena itu pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan kerusakan kawasan hutan di bagian hulu.
Program pengurangan emisi akibat degradasi dan pengurangan hutan atau dikenal Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD), kini menjadi peluang bagi pemerintah daerah di Kalsel, termasuk Kota Banjarmasin. “Kita sangat berkepentingan dengan upaya penyelamatan kawasan hutan di bagian hulu, demikian juga program REDD dapat menjadi peluang,” tutur Yudhi Wahyuni, Walikota Banjarmasin .
Namun Kalsel masih tertinggal dibandingkan provinsi tetangga Kalteng dalam menyikapi peluang dari program REDD ini. Sejauh ini, program REDD di Kalsel belum berjalan.
“Sejauh ini belum ada perusahaan yang mendaftar menjadi peserta dari program REDD,” tutur Rahmadi Kurdi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalsel. Pasalnya belum ada, perhitungan dan mekanisme jelas mengenai insentif bagi perusahaan dan pemerintah terkait program ini. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Juni 19, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: