Transmigran

Bertahan di Tengah Kerasnya Alam

Deretan rumah kayu berukuran 6×6 meter persegi di lokasi transmigrasi Desa Antasan Segera, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, sebagian besar rusak dan telah ditinggalkan para penghuninya.
Bangunan rumah yang dibangun pemerintah itu, sangat memprihatinkan. Dinding-dinding rumah berbahan baku kayu rimba tersebut sudah lapuk, bahkan sebagian tinggal kerangka saja.
Semak belukar kini menghiasi lahan pekarangan tiap permukiman transmigran di unit penempatan transmigrasi (UPT) Bahandang (50 Km dari Banjarmasin) ini. Tak banyak lagi yang tersisa, para transmigran yang masih mencoba untuk bertahanpun tidak lebih dari 20 keluarga. Itupun mayoritas adalah transmigran lokal yang berasal dari sekitar Barito Kuala.
Hanya tiga sampai lima keluarga transmigran asal pulau Jawa yang masih bertahan. Banyak transmigran pulang ke daerah asal, sementara rumah dan lahan pekarangan dijual ke penduduk lokal. Sebagian lainnya mencari kerja di kota.
Padahal pada awal penempatannya awal 2003 lalu, sebanyak 200 keluarga yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, ditambah 200 transmigran lokal di tempat di lokasi ini.
“Sebagian besar transmigran sudah meninggalkan lokasi ini dan hanya beberapa keluarga saja, masih bertahan,” tutur Rahman, 43 transmigran lokal yang menempati rumah di UPT Bahandang II. Kurangnya perhatian pemerintah, membuat kondisi warga transmigran semakin terpuruk.
Sejak penempatan, pemerintah tidak kunjung mengucurkan dana rehab permukiman seperti dijanjikan. Sebelumnya para transmigran yang masih bertahan cukup terbantu dengan adanya dana kompensasi BBM dari pemerintah.
Dengan dana tersebut, Rahman yang sudah tidak bisa bekerja keras karena tangannya diamputasi akibat kecelakaan beberapa waktu lalu, dapat membeli papan untuk memperbaiki dinding rumahnya. Sayang dana kompensasi BBM ini tidak dikucurkan lagi.
Demikian pula dengan infrastuktur lain terutama jalan desa yang saat ini dalam kondisi rusak parah. Bahkan pada titik tertentu, jalan setapak yang hanya bisa dilalui roda dua juga tidak dapat dilewati sehingga harus jalan kaki.
“Petugas penyuluh pertanian pun tidak pernah datang, kami seakan dibuang ke belantara rawa ini,” ucap Rahman, yang terpaksa menempati “gubuk”nya bersama dua orang anaknya yang sudah berkeluarga. Para transmigranpun belum bisa menikmati listrik dan air bersih.
Air yang diminum dan kebutuhan sehari-hari adalah air rawa berwarna kecoklatan, serta air penampungan saat musim penghujan seperti sekarang ini.

Dililit Kemiskinan
Hengkangnya para transmigran ini disebabkan kondisi lahan transmigrasi yang disediakan pemerintah adalah hutan rawa, sehingga sangat sulit untuk diolah menjadi lahan pertanian. Karenanya, ratusan hektar lahan pertanian jatah yang diberikan pemerintah sama sekali tidak tergarap.
Sementara lahan pekarangan seluas masing-masing setengah hektar, juga kerap tak bisa ditanami karena dilanda banjir. “Sudah dua kali musim tanam, lahan pertanian tidak bisa ditanami karena banjir,” kata Syaefuddin, transmigran asal Blitar, Jawa Tengah.
Kerasnya alam di lokasi penempatan transmigrasi ini, membuat warga transmigras hidup dalam kemiskinan. Habisnya jatah hidup (jadup) berupa kebutuhan pokok, setelah satu setengah tahun penempatan, mengharuskan warga mencari mata pencaharian lain untuk bertahan hidup.
Mereka bertahan dengan cara beralih profesi dari petani menjadi “nelayan” yang setiap hari mencari ikan air tawar seperti lele, haruan dan papuyu di hutan rawa. Namun tidak banyak ikan yang bisa ditangkap, karena mereka harus bersaing dengan para pehobi mancing yang datang dari berbagai daerah ke lokasi ini.
Bagi Syaefuddin dan transmigran lainnya ini merupakan pilihan sulit, apakah tetap bertahan dengan kondisi memprihatikan seperti sekarang atau pulang ke Jawa dengan kondisi yang belum pasti.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Kurdiansyah, mengatakan sebagian besar lokasi penempatan transmigran di Kalsel merupakan daerah rawa dan tidak subur. Hal inilah yang membuat maraknya kasus transmigran lari dari lokasi transmigrasi.
Menurut Kurdiansyah, kewenangan penanganan masalah dihadapi para transmigran ini menjadi kewenangan pemeritah daerah setempat. “Pemerintah daerah harus segera membenahi areal transmigrasi tersebut, seperti pembenahan saluran irigasi dan lahan pertanian,” tuturnya.
Saat ini ada enam UPT di Kalsel masih berstatus binaan pemerintah daerah yang tersebar di Kabupaten Tanah Bumbu, Barito Kuala, Kotabaru, Banjar dan Balangan, dengan jumlah transmigran sebanyak 2.909 keluarga. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Juni 19, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: