Sertifikasi Guru

Berburu Sertifikat Demi Sertifikasi

Belasan orang berkerumun di depan meja panitia sebuah kegiatan seminar bertajuk lingkungan di Banjarmasin . Mereka adalah para guru dari berbagai sekolah di Kalimantan Selatan yang berusaha meminta sertifikat kegiatan seminar dari panitia.
“Sebentar ya, satu persatu. Sertifikatnya kosong ya, namanya diisi sendiri,” ucap salah seorang panitia kepada para guru. Bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini, mendapatkan sertifikat sangat penting, selain materi seminar maupun makan siang yang disediakan panitia.
“Sertifikat ini penting bagi kami, untuk membantu mendapatkan sertifikasi,” ungkap Halimah,29 seorang guru yang berasal dari SDN Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Bahkan untuk mendapatkan sertifikat para guru rela datang ke sebuah acara seminar atau pelatihan di lokasi yang jauh.
Tak jarang para guru harus mengeluarkan biaya penebusan sertifikat hingga ratusan ribu rupiah. Namun demi sertifikasi yang ditafsirkan sebagai penambahan penghasilan para guru pun tidak keberatan.
Profesi seorang guru sejak lima tahun terakhir berubah 180 derajat. Menjadi seorang guru berstatus pegawai negeri plus sertifikasi merupakan idaman banyak orang. Demikian juga dengan fakultas pendidikan di perguruan tinggi kini menjadi idola, tidak lagi menjadi fakultas nomor dua dan kampungan.
Imbalan gaji besar ditambah tunjangan sertifikasi, hingga tunjangan dari pemerintah daerah menjadi alasan banyaknya peminat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP). Seorang guru di daerah pinggiran Kabupaten Barito Kuala misalnya dalam sebulan mendapat penghasilan total lima sampai enam juta rupiah.
Di beberapa kabupaten, penghasilan seorang guru bersertifikasi lebih tinggi lagi. Saat ini sudah lebih 10.000 guru di 13 kabupaten/kota di kalsel mendapatkan sertifikasi dari 60.000 guru berstatus PNS. Namun, sebagian besar dari mereka mendapatkan sertifikasi melalui jalur diklat dan pertimbangan fortopolio (piagam seminar) dan hanya sedikit yang lulus sertifikasi melalui ujian langsung.

Evaluasi Sertifikasi
Pemerintah dinilai perlu untuk melakukan evaluasi program sertifikasi guru di daerah, karena dinilai tidak tepat sasaran. Sertifikasi diburu hanya untuk alasan tambahan penghasilan semata.
Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kalsel, Herman Taufan, program sertifikasi di daerah tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran dimaksud adalah di lapangan, banyak guru yang setelah mendapat dana tunjangan sertifikasi digunakan untuk hal-hal tidak perlu. “Seharusnya dana sertifikasi itu digunakan untuk peningkatan mutu guru, tetapi yang terjadi di lapangan berbeda,” tambahnya.
Bukannya untuk membeli buku atau peralatan computer guna meningkatkan pengetahuan guru, melainkan untuk dihambur-hamburkan, bahkan banyak digunakan untuk kredit kendaraan motor hingga mobil. Dinas Diknas Kalsel sendiri banyak mendapatkan laporan mengenai rendahnya kinerja para guru, meski sudah mendapatkan sertifikasi.
Ini menunjukkan mutu guru yang mendapat sertifikasi tersebut perlu dilakukan evaluasi berkala. Karena sertifikasi tidak menjamin mutu dan kinerja guru, terlebih di daerah pedalaman yang sulit dipantau. Terbukti, program sertifikasi ini belum mampu meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan di daerah.
Di sisi lain, nasib guru honorer masih jauh dari sejahtera. Diperkirakan 30.000 dari sekitar 45.000 guru honorer swasta di provinsi kaya tambang ini, hanya berpenghasilan kurang dari Rp 200.000 perbulan. (Denny Susanto)

~ oleh DennySAinan pada Agustus 10, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: